Istilah otokratis berasal dari dua kata autos dan kratos. Autos berarti sendiri atau diri pribadi. Kratos adalah kekuasaan atau kekuatan. Jadi Otokratis berarti berkuasa sendiri secara mutlak. (centre of authority). Kepemimpinan otokratis merupakan kepemimpinan nyang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan perilaku otoriter.
Pemimpin otoriter (diktator) dalam praktik memimpin ia mengutamakan kekuasaan (power) . Seorang pemimpin bertipe otokratis menganggap dirinya adalah segala-galanya (people centered) Egonya kokoh menyatakan bahwa dirinya adalah pusat kekuasaan dan kewenangan sehingga ia berhak menjadikan anak buah sesuai dengan kehendaknya.
Pemimpin jenis otokratis biasanya sangat perhatian terhadap efisiensi dan efektivitas kerja, tapi sayang meninggalkan perhatian pada peran anak buah dalam satu kesatuan gerak guna keberhasilan kepemimpinannya. Bagaimana tipe perilaku atau ciri pemimpin otokratis ? Untuk menggambarkan hal itu, maka tipe kepemimpinan otokratis dapat ditelusuri dari perilaku yang merinci ciri-ciri tipe pemimpin yang mempraktekkan kepemimpinan perilaku otokratis. Pemimpin otokratis dalam memimpin para pengikut menempatkan dirinya sebagai pusat kekuasaan. Perilaku memimpin akan menampakkan ciri kepemimpinannya antara lain :
* Memegang kewenangan mutlak (bersikap adigang, adigung dan adiguna).
* Kuasa dipusatkan pada diri pemimpin (aji mumpung).
* Merumuskan sendiri ide, rencana dan tujuan.
* Memilih kebijakan sendiri.
* Menetapkan keputusan sendiri.
Tipe perilaku pemimpin otokratis memimpin dirinya
Perilaku seorang pemimpin otokratis tampak dari kegiatan perilakunya memimpin anak buah. Perilaku itu akan menunjukkan tipe kepemimpinannya, antara lain sebagai berikut :
* Memraktekkan komunikasi satu arah (one way traffic of comunication)
* Pengawasan kepada anak buah ketat.
* Saran, pertimbangan, pendapat dari bahawan tertutup sama sekali.
Tipe perilaku otokratis jika menghadapi bawahan
Tipe pemimpin otokratis tampak dalam kegiatan membina bawahan, dan perilakunya antara lain berciri berikut dibawah ini. Namun demikian pada situasi dan kondisi tertentu pemimpin otokratis masih diperlukan. Adapun ciri pemimpin otokratis antara lain meliputi :
* Mementingkan tugas dibandingkan pendekatan kemanusiaan
* Memaksa bawahan untuk patuh dan menuntut kesetiaan mutlak
* Memaksa, mengancam, menghukum atau bahwkan mengintimidasi terhadap anak buah
* Serba intruksi dan perintah
* Kasar dalam pikiran, perasaan dan perbuatan
* Kaku dalam pergaulan terutama kepada anak buah
* Mencari perhatian ke atasan kalau ia pemimpin tingkat lini dan tingkat menengah
* Lebih banyak kritik dari pada memuji bawahan
Pemimpin otoriter (diktator) dalam praktik memimpin ia mengutamakan kekuasaan (power) . Seorang pemimpin bertipe otokratis menganggap dirinya adalah segala-galanya (people centered) Egonya kokoh menyatakan bahwa dirinya adalah pusat kekuasaan dan kewenangan sehingga ia berhak menjadikan anak buah sesuai dengan kehendaknya.
Pemimpin jenis otokratis biasanya sangat perhatian terhadap efisiensi dan efektivitas kerja, tapi sayang meninggalkan perhatian pada peran anak buah dalam satu kesatuan gerak guna keberhasilan kepemimpinannya. Bagaimana tipe perilaku atau ciri pemimpin otokratis ? Untuk menggambarkan hal itu, maka tipe kepemimpinan otokratis dapat ditelusuri dari perilaku yang merinci ciri-ciri tipe pemimpin yang mempraktekkan kepemimpinan perilaku otokratis. Pemimpin otokratis dalam memimpin para pengikut menempatkan dirinya sebagai pusat kekuasaan. Perilaku memimpin akan menampakkan ciri kepemimpinannya antara lain :
* Memegang kewenangan mutlak (bersikap adigang, adigung dan adiguna).
* Kuasa dipusatkan pada diri pemimpin (aji mumpung).
* Merumuskan sendiri ide, rencana dan tujuan.
* Memilih kebijakan sendiri.
* Menetapkan keputusan sendiri.
Tipe perilaku pemimpin otokratis memimpin dirinya
Perilaku seorang pemimpin otokratis tampak dari kegiatan perilakunya memimpin anak buah. Perilaku itu akan menunjukkan tipe kepemimpinannya, antara lain sebagai berikut :
* Memraktekkan komunikasi satu arah (one way traffic of comunication)
* Pengawasan kepada anak buah ketat.
* Saran, pertimbangan, pendapat dari bahawan tertutup sama sekali.
Tipe perilaku otokratis jika menghadapi bawahan
Tipe pemimpin otokratis tampak dalam kegiatan membina bawahan, dan perilakunya antara lain berciri berikut dibawah ini. Namun demikian pada situasi dan kondisi tertentu pemimpin otokratis masih diperlukan. Adapun ciri pemimpin otokratis antara lain meliputi :
* Mementingkan tugas dibandingkan pendekatan kemanusiaan
* Memaksa bawahan untuk patuh dan menuntut kesetiaan mutlak
* Memaksa, mengancam, menghukum atau bahwkan mengintimidasi terhadap anak buah
* Serba intruksi dan perintah
* Kasar dalam pikiran, perasaan dan perbuatan
* Kaku dalam pergaulan terutama kepada anak buah
* Mencari perhatian ke atasan kalau ia pemimpin tingkat lini dan tingkat menengah
* Lebih banyak kritik dari pada memuji bawahan
2) Tipe Militeristis
Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dari seorang pemimpin tipe militerisme berbeda dengan seorang pemimpin organisasi militer. Seorang pemimpin yang bertipe militeristis ialah seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat berikut : Dalam menggerakan bawahan sistem perintah yang lebih sering dipergunakan, Dalam menggerakkan bawahan senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya, Senang pada formalitas yang berlebih-lebihan, Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan, Sukar menerima kritikan dari bawahannya, Menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan.
Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dari seorang pemimpin tipe militerisme berbeda dengan seorang pemimpin organisasi militer. Seorang pemimpin yang bertipe militeristis ialah seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat berikut : Dalam menggerakan bawahan sistem perintah yang lebih sering dipergunakan, Dalam menggerakkan bawahan senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya, Senang pada formalitas yang berlebih-lebihan, Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan, Sukar menerima kritikan dari bawahannya, Menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan.
Tipe kepemimpinan militeristik ini sangat mirip dengan tipe kepemimpinan otoriter. Adapun sifat-sifat dari tipe kepemimpinan militeristik adalah:
1. lebih banyak menggunakan sistem perintah/komando, keras dan sangat otoriter, kaku dan seringkali kurang bijaksana,
2. menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan,
3. sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara ritual dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan, 4. menuntut adanya disiplin yang keras dan kaku dari bawahannya,
5. tidak menghendaki saran, usul, sugesti, dan kritikan-kritikan dari bawahannya,
6. komunikasi hanya berlangsung searah.
7. Sering mempergunakan sistem perintah dalam menggerakkan bawahannya
8.Senang bergantung pada pangkat dan jabatan dalam menggerakkan bawahannya
9. Senang kepada formalitas yang berlebih- lebihan
10. Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan
11. Sukar menerima kritikkan dari bawahan
12. Menggemari upacara- upacara untuk berbagai acara dan keadaan
8.Senang bergantung pada pangkat dan jabatan dalam menggerakkan bawahannya
9. Senang kepada formalitas yang berlebih- lebihan
10. Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan
11. Sukar menerima kritikkan dari bawahan
12. Menggemari upacara- upacara untuk berbagai acara dan keadaan
3. Tipe Paternalistis
1) Menganggap bawahan sebagai manusia yang tidak dewasa.
2) Bersifat terlalu melindungi.
3) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan.
4) Hampir tidak pernah memberi kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif sendiri.
5) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkaan kreasi dan fantasinya.
6) Sering bersifat mahatahu.
Pemimpin tipe ini bersikap terlalu melindungi, jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil inisiatif dan mengambil keputusan serta bersikap maha tahu.
4. Tipe kharismatik
Tipe kepemimpinan Kharismatik
Karakteristik yang khas dari tipe ini adalah daya tariknya yang memang mengikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Tegasnya setiap pemimpin yang kharismatik adalah orang yang dikagumi oleh banyak pengikut. dan munculnya tipe kharismatik bukan karena penampilan fisik, usia, kaya atau miskin, tetapi karena pada diri pemimpin tersebut memiliki kekuatan yang ajaib yang tidak mungkin dapat dijelaskan secara ilmiyah yang memungkinkan orang tertentu dipandang sebagai pemimpin yang kharismatik.
Sedangkan ciri-ciri pemimpin yang kharismatik menurut Ngalim Purwanto adalah sebagai berikut :
a. Mempunyai daya tarik yang sangat besar
b. Pengikut tidak mampu menjelaskan mangapa mereka tertarik mengikuti dan menaatinya
c. Pemimpin seolah-olah mempunyai kekuatan gaib (super natural power)
d. Kharisma yang dimiliki tidak tergantung pada umur, kekayaan, ketampanan sipemimpin.
SIFAT PEMIMPIN
Seorang pemimpin yang berkarisma memiliki kekuatan yang besar, rasa percaya diri yang tinggi, serta pendirian yang kuat. Sebuah tujuan yang besar memotivasi pemimpin untuk berusaha mempengaruhi bawahannya. Seorang pemimipin yang tidak memiliki sifat-sifat diatas akan sangat sulit untuk mempengaruhi bawahanya.
PERILAKU PEMIMPIN
Para pemimpin yang berkarisma sering menjaga perilakunnya didepan para bawahannya agar dirinya terkesan berkompeten dibidangnya. Seorang pemimpin yang berkarisma pandai dalam menyuarakan idiologinya yang berhubungan dengan tujuan organisasi, sehingga dapat menciptakan aspirasi bersama yang diakomodasikan terhadap bawahan. Pemimpin yang berkarismatik suka memberikan contoh –contoh perilaku yang baik agar ditiru oleh para bawahanya.
5. Tipe Laissez Faire
Pemimpin bertipe laissez faire menghendaki semua komponen pelaku pendidikan menjalankan tugasnya dengan bebas. Oleh karena itu tipe kepemimpinan bebas merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan diserahkan pada bawahan. Karena arti lassez sendiri secara harfiah adalah mengizinkan dan faire adalah bebas. Jadi pengertian laissez-faire adalah memberikan kepada orang lain dengan prinsip kebebasan, termasuk bawahan untuk melaksanakan tugasnya dengan bebas sesuai dengan kehendak bawahan dan tipe ini dapat dilaksanakan di sekolah yang memang benar–benar mempunyai sumber daya manusia maupun alamnya dengan baik dan mampu merancang semua kebutuhan sekolah dengan mandiri.
Pemimpin laissez-faire merupakan kebalikan dari kepemimpinan otokratis, dan sering disebut liberal, karena ia memberikan banyak kebebasan kepada para tenaga pendidikan untuk mengambil langkah-langkah sendiri alam menghadapi sesuatu. Jika pemimpin otokratis mendominasi, maka tipe pemimpin laissez-faire ini menyerahkan persoalan sepenuhnya pada anggota.
Pada tipe kepemimpinan laissez faire ini sang pemimpin praktis tidak memimpin, sebab ia membiarkan kelompoknya berbuat semau sendiri. Dalam rapat sekolah, kepala sekolah menyerahkan segala sesuatu kepada para tenaga kependidikan, baik penentuan tujuan, prosedur pelaksanaan, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, serta sarana dan prasarana yang akan digunakan. Kepala sekolah bersifat pasif, tidas ikut terlibat langsung dengan tenaga pendidikan, dan tidak mengambil inisiatif apapun. Kepala sekolah yang memiliki laissez-faire biasanya memposisikan diri sebagai penonton, meskipun ia berada ditengah-tengah para tenaga pendidikan dalam rapat sekolah, karena ia menganggap pemimpin jangan terlalu banyak mengemukakan pendapat, agar tidak mengurangi hak dan kebebasan anggota.
Dalam suasana kerja yang dihasilkan oleh kepemimpinan pendidikan semacam itu, tidak dapat dihindarkan timbulnya berbagai masalah, misalnya berupa konflik-konflik kesimpang siuran kerja dan kesewenang-wenangan oleh karena masing-masing individu mempunyai kehendak yang berbeda-beda menuntut untuk dilaksanakan sehingga akibatnya masing-masing adu argumentasi, adu kekuasaan dan adu kekuatan serta persaingan yang kurang sehat diantara anggota disamping itu karena pemimpin sama sekali tidak berperan menyatukan, mengarahkan, mengkoordinir serta menggerakkan anggotanya.
Adapun ciri-ciri khusus gaya kepemimpinan laissez faire yaitu:
a) Pemimpin memberikan kebebasan penuh dalam mengambil keputusan baik secara kelompok atau individual dengan minimum partisipasi pemimpin bahkan terkesan acuh tak acuh.
b) Pemimpin memberikan kebebasan mutlak kepada stafnya dalam menentukan segala sesuatu yang berguna bagi kemajuan organisasinya tanpa bimbingan darinya
c) Pemimpin tidak berpartisipasi sama sekali dalam organisasi yang dipimpinnya.
d) Pemimpin memberikan komentar spontan atas aktivitas-aktivitas anggota dan ia tidak berusaha sama sekali untuk menilai atau tidak melakukan evaluasi terhadap kinerja guru.
Beberapa sebab timbulnya “laissez faire” dalam kepemimpinan pendidikan indonesia antara lain:
Karena kurangnya semangat dan kegairahan kerja pemimpin sebagai penanggung jawab utama dari pada sukses tidaknya kegiatan kerja suatu lembaga
Karena kurangnya kemampuan dan kecakapan pemimpin itu sendiri. Apalagi jika ada bawahan yang lebih cakap, lebih berbakat memimpin dari pada dirinya, sehingga si pemimpin cenderung memilih alternative yang paling aman bagi dirinya dan prestise jabatan menurut anggapannya, yaitu dengan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada setiap anggota staf, kepada kelompok sebagai satu kesatuan, untuk menetapkan “policy” dan program serta cara-cara kerja menurut konsepsi masing-masing yang dianggap baik dan tepat oleh mereka sendiri.
Masalah sulitnya komunikasi, misalnya karena letak sekolah yang terpencil jauh dari kantor P dan K tersebut terpaksa mencari jalan sendiri-sendiri, sehingga sistem pendidikan atau tata cara kerjanya, mungkin sangat menyimpang atau sangat terbelakang jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang banyak mendapat bimbingan dari petugas-petugas teknis kantor departemen P dan K.
Dari gaya kepemimpinan laissez faire diatas dalam kontek pendidikan indonesia sangat sulit untuk dilaksanakan karena keadaan pendidikan kita masih mengalami beberapa kendala mulai dari masalah pendanaan, sumber daya manusia, kemandirian, dan lain sebagainya.
Dalam tipe kepemimpinan ini setiap kelompok bergerak sendiri-sendiri sehingga semua aspek kepemimpinan tidak dapat diwujudkan dan dikembangkan. Menurut Imam Suprayogo, Tipe kepemimpinan ini sangat cocok sekali untuk orang yang betul-betul dewasa dan benar-benar tau apa tujuan dan cita-cita bersama yang harus dicapai.
Sehingga kepemimpinan seperti disebutkan diatas pada dasarnya kurang tepat jika dilaksanakan secara murni dilingkungan lembaga pendidikan. Dalam kepemimpinan ini setiap anggota kelompok bergerak sendiri-sendiri sehingga semua aspek manajemen administratif tidak dapat diwujudkan dan dikembangkan.
6. Tipe demokratis
Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan berdasarkan demokrasi yang pelaksanaannya disebut pemimpin partisipasi (partisipative leadership). Kepemimpinan partisipasi adalah suatu cara pemimpin yang kekuatannya terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga kelompok.
Bentuk kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai factor utama dan terpenting. Setiap orang akan dihargai dan dihormati sebagai manusia yang memiliki kemampuan, kemauan, pikiran, minat, perhatian dan pendapat yang berbeda antarsatu dengan yang lainnya. Oleh karena itu setiap orang harus dimanfaatkan dengan mengikutsertakannya dalam semua kegiatan organisasi. Keikutsertaan itu disesuaikan dengan posisinya yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab bagi tercapaianya tujuan bersama.
Kepala sekolah yang demokratis menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok, memiliki sifat terbuka, dan memberikan kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk ikut berperan aktif dalam membuat perencanan, keputusan, serta menilai kinerjanya. Kepala sekolah yang demokratis memerankan diri sebagai pembimbing, pengarah, pemberi petunjuk, serta bantuan kepada para tenaga pendidikan. Oleh karena itu dalam rapat sekolah, kepala sekolah ikut melibatkan diri secara langsung dan membuka interaksi dengan tenaga pendidikan, serta mengikuti berbagai kegiatan rapat sekolah.
Dalam suasana kerja kepemimpinan yang demokratis sebagian besar atau hampir seluruh kebijakan dan keputusan-keputusan penting berasal dan disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan situasi kelompok, dimana pemimpin bersama-sama dengan anggota kelompok ambil bagian secara aktif di dalam perumusan kebijakan umum, keputusn-keputusan penting dan program lembaga kerja itu.
Suatu kepemimpinan pendidikan tidaklah dapat dikatakan berciri demokratis jika kegiatan pimpinan dan situasi kerja yang dihasilkannya tidak menunjukkan secara nyata penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut dibawah ini:
a. Prinsip partisipasi
Dalam suatu kepemimpinan pendidikan yang demokratis masalah partisipasi setiap anggota staf pada setiap usaha lembaga tersebut dipandang sebagai suatu kepentingan yang mutlak harus dibangkitkan.
Pemimpin dengan berbagai usaha mencoba membangkitkan dan memupuk subur kesadaran setiap anggota stafnya agar mereka merasa rela ikut bertanggung jawab, dan selanjutnya secara aktif ikut serta memikirkan dan memecahkan masalah-masalah juga menyangkut perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran.
Berhasilnya pemimpin menimbulkan minat, kemauan dan kesadaran bertanggungjawab daripada setiap anggota staf dan bahkan individu diluar staf yang ada hubungan langsung dan tidak langsung dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada lembaga kerjanya itu, dan yang selanjutnya menunjukkan partisipasi mereka secara aktif, berarti satu fungsi kepemimpinan telah dapat dilaksanakannya dengan baik.
b. Prinsip Koperasi
Adanya partisipasi anggota staf belum berarti bahwa kerjasama diantara mereka telah terjalin dengan baik. Partisipasi juga bisa terjadi dalam bentuk spesialisasi bentuk tugas-tugas, wewenang tanggung jawab secara ketat diantara anggota-anggota, dimana setiap anggota seolah-olah berdiri sendiri-sendiri dan berpegang teguh pada tugastugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing individu.
Partisipasi harus ditingkatkan menjadi kerjasama yang dinamis, dimana setiap individu bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diperuntukkan khusus bagi dirinya, merasa berkepentingan pula pada masalah-masalah yang menyangkut suksesnya anggota-anggota lain, perasaan yang timbul karena kesadaran bertangung jawab untuk mensukseskan keseluruhan program lembaga kerjanya. Adanya perasaan dan kesadaran semacam itu memungkinkan mereka untuk bantu membantu, bekerjasama pada setiap usaha pemecahan masalah yang timbul didalam lembaga, yang mungkin bisa menghambat keberhasilan dalam pencapaian tujuan program lembaga kerja secara keseluruhan yang telah disepakati dan ditetapkan bersama-sama.
c. Prinsip Hubungan kemanusiaan yang Akrab
Suasana kerjasama demokratis yang sehat tidak akan ada, tanpa adanya rasa persahabatan dan persaudaraan yang akrab, sikap saling hormat menghormati secara wajar diantara seluruh warga lembaga-lembaga kerja tersebut.Hubungan kemanusiaan seperti itu yang disertai unsur-unsur kedinamisan, merupakan pelicin jalan kearah pemecahan setiap masalah yang timbul dan sulit yang dihadapi.
Pemimpin harus menjadi sponsor utama bagi terbinanya hubungan-hubungan sosial dan situasi pergaulan seperti tersebut diatas didalam lembaga kerja yang dipimpinnya itu.pemimpin tidak berlaku sebagai majikan atau mandor terhadap pegawai dan buruhnya, tetapi ia sejauh mungkin menempatkan diri sebagai sahabat terdekat daripada semua anggota staf dan penyumbang-penyumbang diluar staf dengan tidak pula meninggalkan unsur-unsur formal jabatan.
d. Prinsip Pendelegasian dan Pemencaran Kekuasan dan Tanggung jawab
Pemimpin pendidikan harus menyadari bahwa kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab yang ada padanya sebagian harus didelegasikan dan dipancarkan kepada anggota-anggota staf kerja juga mampu untuk menerima dan melaksanakan pendelegasian dan pemancaran kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab agar proses kerja lembaga secara keseluruhan berjalan lancar efisien dan efektif.
Melalui Pendelegasian dan Pemencaran Kekuasan dan Tanggung jawab yang tepat, serasi dan merata, moral kerja akan ikut terbina secara sehat, semangat kerja dan perasaan tanggungjawab akan terbangkit dan bertumbuh dengan subur. Melalui cara ini perkembangan pribadi dan jabatan staf akan terangsang untuk bertumbuh secara kontinyu, pemimpin dapt berkesempatan untuk mengetahui, menemukan dan selanjutnya membinan kader-kader pemimpin yang potensial dikalangan stafnya. Pembinaan kepemimpinan melalui latihan dalam bentuk delegasi dan pemencaran kekuasaan, wewenang dan tanggungajawab merupakan cara yang paling praktis disamping usaha-usaha pembinaan lainnya, bagi kepentingan kepemimpinan pendidikan yang lebih bermutu dimasa depan.
e. Prinsip Kefleksibelan organisasi dan Tata kerja
Organisasi kerja disusun dengan maksud mengatur kegiatan dan hubungan-hubungan kerja yang harmonis, efiseien dan efektfif. Kefleksibelan organisasi menjamin orgasnisasi dan tata kerja serta hubungan-hubungan kerja selalu sesuai dengan kenyataan-kenyataan dan problema-problema baru yang slalu muncul dan berubah terus menerus.
Jadi jelas bahwa prinsip fleksibilitas itu merupakan faktor penting dalm organisasi administrasi pendidikan yang demokratis. Dalam kebutuhan yang lebih luas fleksibilitas itu tidak hanya terbatas pada struktur organisasi, hubungan-hubungan tata kerja, tetapi juga pada masalah-masalah dan hal-hal lain yang menyangkut kehidupan individu dan kelompok dalm lembaga kerja.
f. Prinsip Kreatifitas
Pertumbuhan dan perkembangan sesuatu lembaga pendidikan pengajaran disamping faktor material dan fasilitas lainnya, terutama tentang pertumbuhan dan perkembangan program dan aktivitas kerja, sebagian besar berakar pada kreativitaskerja pada setiap personil pimpinan dan pelaksana didalam lembaga itu. Untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada di masyarakat, lembaga pendidikan harus menjadi lembaga lembaga kerja yang kreatif dan dinamis, dimana setiap anggota staf memiliki ide-ide, pikiran-pikiran dan konsep baru tentang prosedur, tata kerja dan metode-metode mendidik dan mengajaran yang lebih efektif.
Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain.
Gaya kepemimpinan adalah sebuah pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami suksesnya kepemimpinan, dengan memusatkan perhatian pada apa yang dilakukan oleh pemimpin. Dengan adanya tiga gaya kepemimpinan diatas yang memiliki perbedaan kelebihan masing-masing untuk diterapkan di sekolah. Dimana gaya kepemimpinan otokrasi dapat diterapkan pada bawahan yang kurang berpengetahuan yang masih membutuhkan bimbingan secara langsung dan kontinyu. Gaya kepemimpina laissez faire dapat diterapkan pada sekolah yang bawahanya sudah mandiri dan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedural. Sedangkan gaya demokrasi sangat sesuai apabila diterapkan di sekolah yang mengutamakan prinsip timbal balik dan saling memberikan manfaat bagi sesamanya.
Tipe kepemimpinan Kharismatik
Karakteristik yang khas dari tipe ini adalah daya tariknya yang memang mengikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Tegasnya setiap pemimpin yang kharismatik adalah orang yang dikagumi oleh banyak pengikut. dan munculnya tipe kharismatik bukan karena penampilan fisik, usia, kaya atau miskin, tetapi karena pada diri pemimpin tersebut memiliki kekuatan yang ajaib yang tidak mungkin dapat dijelaskan secara ilmiyah yang memungkinkan orang tertentu dipandang sebagai pemimpin yang kharismatik.
Sedangkan ciri-ciri pemimpin yang kharismatik menurut Ngalim Purwanto adalah sebagai berikut :
a. Mempunyai daya tarik yang sangat besar
b. Pengikut tidak mampu menjelaskan mangapa mereka tertarik mengikuti dan menaatinya
c. Pemimpin seolah-olah mempunyai kekuatan gaib (super natural power)
d. Kharisma yang dimiliki tidak tergantung pada umur, kekayaan, ketampanan sipemimpin.
SIFAT PEMIMPIN
Seorang pemimpin yang berkarisma memiliki kekuatan yang besar, rasa percaya diri yang tinggi, serta pendirian yang kuat. Sebuah tujuan yang besar memotivasi pemimpin untuk berusaha mempengaruhi bawahannya. Seorang pemimipin yang tidak memiliki sifat-sifat diatas akan sangat sulit untuk mempengaruhi bawahanya.
PERILAKU PEMIMPIN
Para pemimpin yang berkarisma sering menjaga perilakunnya didepan para bawahannya agar dirinya terkesan berkompeten dibidangnya. Seorang pemimpin yang berkarisma pandai dalam menyuarakan idiologinya yang berhubungan dengan tujuan organisasi, sehingga dapat menciptakan aspirasi bersama yang diakomodasikan terhadap bawahan. Pemimpin yang berkarismatik suka memberikan contoh –contoh perilaku yang baik agar ditiru oleh para bawahanya.
5. Tipe Laissez Faire
Pemimpin bertipe laissez faire menghendaki semua komponen pelaku pendidikan menjalankan tugasnya dengan bebas. Oleh karena itu tipe kepemimpinan bebas merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan diserahkan pada bawahan. Karena arti lassez sendiri secara harfiah adalah mengizinkan dan faire adalah bebas. Jadi pengertian laissez-faire adalah memberikan kepada orang lain dengan prinsip kebebasan, termasuk bawahan untuk melaksanakan tugasnya dengan bebas sesuai dengan kehendak bawahan dan tipe ini dapat dilaksanakan di sekolah yang memang benar–benar mempunyai sumber daya manusia maupun alamnya dengan baik dan mampu merancang semua kebutuhan sekolah dengan mandiri.
Pemimpin laissez-faire merupakan kebalikan dari kepemimpinan otokratis, dan sering disebut liberal, karena ia memberikan banyak kebebasan kepada para tenaga pendidikan untuk mengambil langkah-langkah sendiri alam menghadapi sesuatu. Jika pemimpin otokratis mendominasi, maka tipe pemimpin laissez-faire ini menyerahkan persoalan sepenuhnya pada anggota.
Pada tipe kepemimpinan laissez faire ini sang pemimpin praktis tidak memimpin, sebab ia membiarkan kelompoknya berbuat semau sendiri. Dalam rapat sekolah, kepala sekolah menyerahkan segala sesuatu kepada para tenaga kependidikan, baik penentuan tujuan, prosedur pelaksanaan, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, serta sarana dan prasarana yang akan digunakan. Kepala sekolah bersifat pasif, tidas ikut terlibat langsung dengan tenaga pendidikan, dan tidak mengambil inisiatif apapun. Kepala sekolah yang memiliki laissez-faire biasanya memposisikan diri sebagai penonton, meskipun ia berada ditengah-tengah para tenaga pendidikan dalam rapat sekolah, karena ia menganggap pemimpin jangan terlalu banyak mengemukakan pendapat, agar tidak mengurangi hak dan kebebasan anggota.
Dalam suasana kerja yang dihasilkan oleh kepemimpinan pendidikan semacam itu, tidak dapat dihindarkan timbulnya berbagai masalah, misalnya berupa konflik-konflik kesimpang siuran kerja dan kesewenang-wenangan oleh karena masing-masing individu mempunyai kehendak yang berbeda-beda menuntut untuk dilaksanakan sehingga akibatnya masing-masing adu argumentasi, adu kekuasaan dan adu kekuatan serta persaingan yang kurang sehat diantara anggota disamping itu karena pemimpin sama sekali tidak berperan menyatukan, mengarahkan, mengkoordinir serta menggerakkan anggotanya.
Adapun ciri-ciri khusus gaya kepemimpinan laissez faire yaitu:
a) Pemimpin memberikan kebebasan penuh dalam mengambil keputusan baik secara kelompok atau individual dengan minimum partisipasi pemimpin bahkan terkesan acuh tak acuh.
b) Pemimpin memberikan kebebasan mutlak kepada stafnya dalam menentukan segala sesuatu yang berguna bagi kemajuan organisasinya tanpa bimbingan darinya
c) Pemimpin tidak berpartisipasi sama sekali dalam organisasi yang dipimpinnya.
d) Pemimpin memberikan komentar spontan atas aktivitas-aktivitas anggota dan ia tidak berusaha sama sekali untuk menilai atau tidak melakukan evaluasi terhadap kinerja guru.
Beberapa sebab timbulnya “laissez faire” dalam kepemimpinan pendidikan indonesia antara lain:
Karena kurangnya semangat dan kegairahan kerja pemimpin sebagai penanggung jawab utama dari pada sukses tidaknya kegiatan kerja suatu lembaga
Karena kurangnya kemampuan dan kecakapan pemimpin itu sendiri. Apalagi jika ada bawahan yang lebih cakap, lebih berbakat memimpin dari pada dirinya, sehingga si pemimpin cenderung memilih alternative yang paling aman bagi dirinya dan prestise jabatan menurut anggapannya, yaitu dengan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada setiap anggota staf, kepada kelompok sebagai satu kesatuan, untuk menetapkan “policy” dan program serta cara-cara kerja menurut konsepsi masing-masing yang dianggap baik dan tepat oleh mereka sendiri.
Masalah sulitnya komunikasi, misalnya karena letak sekolah yang terpencil jauh dari kantor P dan K tersebut terpaksa mencari jalan sendiri-sendiri, sehingga sistem pendidikan atau tata cara kerjanya, mungkin sangat menyimpang atau sangat terbelakang jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang banyak mendapat bimbingan dari petugas-petugas teknis kantor departemen P dan K.
Dari gaya kepemimpinan laissez faire diatas dalam kontek pendidikan indonesia sangat sulit untuk dilaksanakan karena keadaan pendidikan kita masih mengalami beberapa kendala mulai dari masalah pendanaan, sumber daya manusia, kemandirian, dan lain sebagainya.
Dalam tipe kepemimpinan ini setiap kelompok bergerak sendiri-sendiri sehingga semua aspek kepemimpinan tidak dapat diwujudkan dan dikembangkan. Menurut Imam Suprayogo, Tipe kepemimpinan ini sangat cocok sekali untuk orang yang betul-betul dewasa dan benar-benar tau apa tujuan dan cita-cita bersama yang harus dicapai.
Sehingga kepemimpinan seperti disebutkan diatas pada dasarnya kurang tepat jika dilaksanakan secara murni dilingkungan lembaga pendidikan. Dalam kepemimpinan ini setiap anggota kelompok bergerak sendiri-sendiri sehingga semua aspek manajemen administratif tidak dapat diwujudkan dan dikembangkan.
6. Tipe demokratis
Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan berdasarkan demokrasi yang pelaksanaannya disebut pemimpin partisipasi (partisipative leadership). Kepemimpinan partisipasi adalah suatu cara pemimpin yang kekuatannya terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga kelompok.
Bentuk kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai factor utama dan terpenting. Setiap orang akan dihargai dan dihormati sebagai manusia yang memiliki kemampuan, kemauan, pikiran, minat, perhatian dan pendapat yang berbeda antarsatu dengan yang lainnya. Oleh karena itu setiap orang harus dimanfaatkan dengan mengikutsertakannya dalam semua kegiatan organisasi. Keikutsertaan itu disesuaikan dengan posisinya yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab bagi tercapaianya tujuan bersama.
Kepala sekolah yang demokratis menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok, memiliki sifat terbuka, dan memberikan kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk ikut berperan aktif dalam membuat perencanan, keputusan, serta menilai kinerjanya. Kepala sekolah yang demokratis memerankan diri sebagai pembimbing, pengarah, pemberi petunjuk, serta bantuan kepada para tenaga pendidikan. Oleh karena itu dalam rapat sekolah, kepala sekolah ikut melibatkan diri secara langsung dan membuka interaksi dengan tenaga pendidikan, serta mengikuti berbagai kegiatan rapat sekolah.
Dalam suasana kerja kepemimpinan yang demokratis sebagian besar atau hampir seluruh kebijakan dan keputusan-keputusan penting berasal dan disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan situasi kelompok, dimana pemimpin bersama-sama dengan anggota kelompok ambil bagian secara aktif di dalam perumusan kebijakan umum, keputusn-keputusan penting dan program lembaga kerja itu.
Suatu kepemimpinan pendidikan tidaklah dapat dikatakan berciri demokratis jika kegiatan pimpinan dan situasi kerja yang dihasilkannya tidak menunjukkan secara nyata penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut dibawah ini:
a. Prinsip partisipasi
Dalam suatu kepemimpinan pendidikan yang demokratis masalah partisipasi setiap anggota staf pada setiap usaha lembaga tersebut dipandang sebagai suatu kepentingan yang mutlak harus dibangkitkan.
Pemimpin dengan berbagai usaha mencoba membangkitkan dan memupuk subur kesadaran setiap anggota stafnya agar mereka merasa rela ikut bertanggung jawab, dan selanjutnya secara aktif ikut serta memikirkan dan memecahkan masalah-masalah juga menyangkut perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran.
Berhasilnya pemimpin menimbulkan minat, kemauan dan kesadaran bertanggungjawab daripada setiap anggota staf dan bahkan individu diluar staf yang ada hubungan langsung dan tidak langsung dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada lembaga kerjanya itu, dan yang selanjutnya menunjukkan partisipasi mereka secara aktif, berarti satu fungsi kepemimpinan telah dapat dilaksanakannya dengan baik.
b. Prinsip Koperasi
Adanya partisipasi anggota staf belum berarti bahwa kerjasama diantara mereka telah terjalin dengan baik. Partisipasi juga bisa terjadi dalam bentuk spesialisasi bentuk tugas-tugas, wewenang tanggung jawab secara ketat diantara anggota-anggota, dimana setiap anggota seolah-olah berdiri sendiri-sendiri dan berpegang teguh pada tugastugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing individu.
Partisipasi harus ditingkatkan menjadi kerjasama yang dinamis, dimana setiap individu bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diperuntukkan khusus bagi dirinya, merasa berkepentingan pula pada masalah-masalah yang menyangkut suksesnya anggota-anggota lain, perasaan yang timbul karena kesadaran bertangung jawab untuk mensukseskan keseluruhan program lembaga kerjanya. Adanya perasaan dan kesadaran semacam itu memungkinkan mereka untuk bantu membantu, bekerjasama pada setiap usaha pemecahan masalah yang timbul didalam lembaga, yang mungkin bisa menghambat keberhasilan dalam pencapaian tujuan program lembaga kerja secara keseluruhan yang telah disepakati dan ditetapkan bersama-sama.
c. Prinsip Hubungan kemanusiaan yang Akrab
Suasana kerjasama demokratis yang sehat tidak akan ada, tanpa adanya rasa persahabatan dan persaudaraan yang akrab, sikap saling hormat menghormati secara wajar diantara seluruh warga lembaga-lembaga kerja tersebut.Hubungan kemanusiaan seperti itu yang disertai unsur-unsur kedinamisan, merupakan pelicin jalan kearah pemecahan setiap masalah yang timbul dan sulit yang dihadapi.
Pemimpin harus menjadi sponsor utama bagi terbinanya hubungan-hubungan sosial dan situasi pergaulan seperti tersebut diatas didalam lembaga kerja yang dipimpinnya itu.pemimpin tidak berlaku sebagai majikan atau mandor terhadap pegawai dan buruhnya, tetapi ia sejauh mungkin menempatkan diri sebagai sahabat terdekat daripada semua anggota staf dan penyumbang-penyumbang diluar staf dengan tidak pula meninggalkan unsur-unsur formal jabatan.
d. Prinsip Pendelegasian dan Pemencaran Kekuasan dan Tanggung jawab
Pemimpin pendidikan harus menyadari bahwa kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab yang ada padanya sebagian harus didelegasikan dan dipancarkan kepada anggota-anggota staf kerja juga mampu untuk menerima dan melaksanakan pendelegasian dan pemancaran kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab agar proses kerja lembaga secara keseluruhan berjalan lancar efisien dan efektif.
Melalui Pendelegasian dan Pemencaran Kekuasan dan Tanggung jawab yang tepat, serasi dan merata, moral kerja akan ikut terbina secara sehat, semangat kerja dan perasaan tanggungjawab akan terbangkit dan bertumbuh dengan subur. Melalui cara ini perkembangan pribadi dan jabatan staf akan terangsang untuk bertumbuh secara kontinyu, pemimpin dapt berkesempatan untuk mengetahui, menemukan dan selanjutnya membinan kader-kader pemimpin yang potensial dikalangan stafnya. Pembinaan kepemimpinan melalui latihan dalam bentuk delegasi dan pemencaran kekuasaan, wewenang dan tanggungajawab merupakan cara yang paling praktis disamping usaha-usaha pembinaan lainnya, bagi kepentingan kepemimpinan pendidikan yang lebih bermutu dimasa depan.
e. Prinsip Kefleksibelan organisasi dan Tata kerja
Organisasi kerja disusun dengan maksud mengatur kegiatan dan hubungan-hubungan kerja yang harmonis, efiseien dan efektfif. Kefleksibelan organisasi menjamin orgasnisasi dan tata kerja serta hubungan-hubungan kerja selalu sesuai dengan kenyataan-kenyataan dan problema-problema baru yang slalu muncul dan berubah terus menerus.
Jadi jelas bahwa prinsip fleksibilitas itu merupakan faktor penting dalm organisasi administrasi pendidikan yang demokratis. Dalam kebutuhan yang lebih luas fleksibilitas itu tidak hanya terbatas pada struktur organisasi, hubungan-hubungan tata kerja, tetapi juga pada masalah-masalah dan hal-hal lain yang menyangkut kehidupan individu dan kelompok dalm lembaga kerja.
f. Prinsip Kreatifitas
Pertumbuhan dan perkembangan sesuatu lembaga pendidikan pengajaran disamping faktor material dan fasilitas lainnya, terutama tentang pertumbuhan dan perkembangan program dan aktivitas kerja, sebagian besar berakar pada kreativitaskerja pada setiap personil pimpinan dan pelaksana didalam lembaga itu. Untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada di masyarakat, lembaga pendidikan harus menjadi lembaga lembaga kerja yang kreatif dan dinamis, dimana setiap anggota staf memiliki ide-ide, pikiran-pikiran dan konsep baru tentang prosedur, tata kerja dan metode-metode mendidik dan mengajaran yang lebih efektif.
Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain.
Gaya kepemimpinan adalah sebuah pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami suksesnya kepemimpinan, dengan memusatkan perhatian pada apa yang dilakukan oleh pemimpin. Dengan adanya tiga gaya kepemimpinan diatas yang memiliki perbedaan kelebihan masing-masing untuk diterapkan di sekolah. Dimana gaya kepemimpinan otokrasi dapat diterapkan pada bawahan yang kurang berpengetahuan yang masih membutuhkan bimbingan secara langsung dan kontinyu. Gaya kepemimpina laissez faire dapat diterapkan pada sekolah yang bawahanya sudah mandiri dan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedural. Sedangkan gaya demokrasi sangat sesuai apabila diterapkan di sekolah yang mengutamakan prinsip timbal balik dan saling memberikan manfaat bagi sesamanya.
0 komentar:
Posting Komentar